Kamis, 10 Februari 2011
Selasa, 01 Februari 2011
Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua
Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat memang sangat kompleks, terutama untuk memajukan kedua daerah tersebut agar masyarakatnya lebih sejahtera.
Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan sekaligus membuka pembekalan pemerintah pusat, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset serta pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara Jayapura, Minggu [21/11] tadi malam.
Menurut Presiden, tantangan persamalahan yang kompleks di dua provinsi ini, begitu juga bagi para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran di tingkat distrik mempunyai tantangan agar dapat menjadikan dua provinsi ini menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
“Permasalahan di Papua dan Papua Barat memang lebih kompleks, dibandingkan permasalahan di provinsi lain seperti di daerah Jawa dan Sumatera. Tetapi apa yang disampaikan Gubernur Papua dan Papua Barat, tanah ini akan sejahtera dengan suatu kerja keras bersama-sama untuk melaksanakan itu,” ujar Presiden.
Presiden menekankan, siapa pun yang memimpin di tanah Papua ini, dengan permasalahan dan tantangan untuk membangun tanah Papua yang kompleks ini agar lebih maju, dibutuhkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diemban masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga di tingkat yang paling rendah.
“Untuk itu, saya punya keyakinan bagi yang ingin sukses membangun tanah Papua ini, apakah kami yang mengemban tugas pada tingkat nasional maupun pemimpin langsung di dua provinsi ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan membangun tanah ini dengan hati dengan segala kehidupan yang ada di provinsi ini,” tegasnya.
Untuk itu, melalui kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan [LKPP], diharapkan Presiden SBY dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan secara baik tanpa ada penyimpangan, guna mensejahterakan rakyat.
“Kita ingin memberikan pengetahuan kepada Bupati, Walikota, sebagai yang terdepan termasuk Gubernur, agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat dengan administrasi yang benar dengan akuntabilitas yang baik pula,” kata Presiden.
Presiden Yudhoyono yang hadir di Gedung Negara Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT itu, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan, M. Nuh, Menhub Fredy Numberi, Kapolri Timur Pradopo serta rombongan lainnya.
Menurut Presiden, pembekalan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan akan berlangsung selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk ” Help desk” yang nantinya dapat menampung seluruh permasalahan pengelolaan keuangan di dua provinsi ini.
Menurut Presiden, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran terjadi hanya karena kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran. Presiden juga mengungkapkan, tugas negara dan pemerintah untuk menyelamatkan para pejabat daerah dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pembekalan tentang pengelolaan anggaran.
“Tetapi jika sudah kita berikan pembekalan, langkah-langkah bersama untuk pencegahan, namun masih ada satu atau dua pejabat di negeri ini, siapa pun dia yang melanggar hukum dan tidak mengindahkan semuanya itu, tentu saya tidak bisa melindungi,” tegas Presiden.
Pada pembukaan pembekalan tersebut, dilakukan pula penandatanganan fakta integritas oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, beserta sejumlah Bupati/Walikota di dua provinsi tersebut.
Dalam sambutan lainnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, meski terjadi perbaikan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], namun harus diakui bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan laporan keuangan dari pemerintah daerah.
Dikatakan, pada tahun 2007 pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, dan pada 2008 meningkat menjadi tiga persen dan empat persen pada 2009.
Untuk itu, menurut Mendagri, pembinaan nyata dan sinergis harus diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.[anyong]
Written by Anyong/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00
via ScribeFire
Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat memang sangat kompleks, terutama untuk memajukan kedua daerah tersebut agar masyarakatnya lebih sejahtera.
Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan sekaligus membuka pembekalan pemerintah pusat, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset serta pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara Jayapura, Minggu [21/11] tadi malam.
Menurut Presiden, tantangan persamalahan yang kompleks di dua provinsi ini, begitu juga bagi para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran di tingkat distrik mempunyai tantangan agar dapat menjadikan dua provinsi ini menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
“Permasalahan di Papua dan Papua Barat memang lebih kompleks, dibandingkan permasalahan di provinsi lain seperti di daerah Jawa dan Sumatera. Tetapi apa yang disampaikan Gubernur Papua dan Papua Barat, tanah ini akan sejahtera dengan suatu kerja keras bersama-sama untuk melaksanakan itu,” ujar Presiden.
Presiden menekankan, siapa pun yang memimpin di tanah Papua ini, dengan permasalahan dan tantangan untuk membangun tanah Papua yang kompleks ini agar lebih maju, dibutuhkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diemban masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga di tingkat yang paling rendah.
“Untuk itu, saya punya keyakinan bagi yang ingin sukses membangun tanah Papua ini, apakah kami yang mengemban tugas pada tingkat nasional maupun pemimpin langsung di dua provinsi ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan membangun tanah ini dengan hati dengan segala kehidupan yang ada di provinsi ini,” tegasnya.
Untuk itu, melalui kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan [LKPP], diharapkan Presiden SBY dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan secara baik tanpa ada penyimpangan, guna mensejahterakan rakyat.
“Kita ingin memberikan pengetahuan kepada Bupati, Walikota, sebagai yang terdepan termasuk Gubernur, agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat dengan administrasi yang benar dengan akuntabilitas yang baik pula,” kata Presiden.
Presiden Yudhoyono yang hadir di Gedung Negara Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT itu, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan, M. Nuh, Menhub Fredy Numberi, Kapolri Timur Pradopo serta rombongan lainnya.
Menurut Presiden, pembekalan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan akan berlangsung selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk ” Help desk” yang nantinya dapat menampung seluruh permasalahan pengelolaan keuangan di dua provinsi ini.
Menurut Presiden, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran terjadi hanya karena kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran. Presiden juga mengungkapkan, tugas negara dan pemerintah untuk menyelamatkan para pejabat daerah dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pembekalan tentang pengelolaan anggaran.
“Tetapi jika sudah kita berikan pembekalan, langkah-langkah bersama untuk pencegahan, namun masih ada satu atau dua pejabat di negeri ini, siapa pun dia yang melanggar hukum dan tidak mengindahkan semuanya itu, tentu saya tidak bisa melindungi,” tegas Presiden.
Pada pembukaan pembekalan tersebut, dilakukan pula penandatanganan fakta integritas oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, beserta sejumlah Bupati/Walikota di dua provinsi tersebut.
Dalam sambutan lainnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, meski terjadi perbaikan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], namun harus diakui bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan laporan keuangan dari pemerintah daerah.
Dikatakan, pada tahun 2007 pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, dan pada 2008 meningkat menjadi tiga persen dan empat persen pada 2009.
Untuk itu, menurut Mendagri, pembinaan nyata dan sinergis harus diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.[anyong]
Written by Anyong/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00
via ScribeFire
JAYAPURA—Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, akhirnya DPRP berhasil menetapkan dan mensahkan 1 Raperdasus dan 4 Raperdasi pada rapat paripurna di ruang paripurna DPRP, Jayapura, Kamis (2/12) kemarin. Masing masing Raperdasus tentang pemilihan anggota MRP periode 2010-2015, Raperdasi tentang pelayanan kesehatan, Raperdasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, Raperdasi tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Papua serta Peradasi tentang pembentukan Raperdasi dan Raperdasus. Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua II DPRP Komarudin Watubun didampingi Wakil Ketua I Yunus Wonda, Wakil Ketua II Yop Kogoya serta 25 anggota DPRP . Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wagub Provinsi Papua Alex Hesegem SE, Sekda Provinsi Papua Drh Constant Karma, Kapolda Papua Irjen (Pol) Bekto Suprapto MSi, Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Erfi Triassunu, Danlantamal X Jayapura Laksamana TNI Uus Kustiwa, Komandan Lanud Jayapura Kolonel Pnb Andi Heru Wahyudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Palty Simanjuntak SH MH, Ketua MRP Agus Alua, Wakil Ketua MRP Hana Hikoyabi.
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH dalam pidato pengantar pada pembukaan rapat paripurna DPRP dalam rangka pembahasan dan penetapan Raperdasi/Raperdasus Provinsi Papua yang dibacakan Wagub Provinsi Papua Alex Hesegem SE menandaskan, khusus untuk Raperdasus Pemilihan Anggota MRP disadari bahwa pembentukan Raperdasus, tentang Pemilihan Anggota MRP periode 2010-2015 bukanlah hal yang mudah karena sebagian besar masyarakat di Tanah Papua menghendaki adanya 1 (Satu) MRP untuk 2 (dia) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Di tahun tahun yang akan datang, bukan tak mungkin akam makin menguat aspirasi masyarakat khususnya orang asli Papua bahwa walaupun ada berapa banyak Provinsi yang terbentuk di Tanah Papua, lembaga MRP tetap hanya satu yang mengayomi, memperjuangkan dan menjaga serta melindungi hak hak orang asli Papua. Disisi lain telah terjadi pemekaran kabupaten/kota diseluruh Tanah Papua yang akan turut mempengaruhi proses rekrutmen calon anggota MRP.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP mengutarakan pembahasan dan penetapan Raperdasus dan Raperdasi ini sangat diperlukan teristimewa Raperdasus tentang pemilihan anggota MRP periode 2010-2015 mengingat masa pengabdian anggota MRP telah berakhir pada Oktober 2010, dan diperpanjang sampai dengan akhir Januari 2011.Disamping itu, lanjutnya, melalui penetapan Raperdasus dan Raperdasi yang akan dilakukan oleh DPRP diharapkan agar Pemprov Papua bersama KPU Provinsi Papua dapat mempersiapkan langkah langkah yang menyeluruh guna pelaksanaan pemilihan anggota MRP yang dijadwalkan sesuai alokasi waktu yang tersedia. (mdc/don/03)
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH dalam pidato pengantar pada pembukaan rapat paripurna DPRP dalam rangka pembahasan dan penetapan Raperdasi/Raperdasus Provinsi Papua yang dibacakan Wagub Provinsi Papua Alex Hesegem SE menandaskan, khusus untuk Raperdasus Pemilihan Anggota MRP disadari bahwa pembentukan Raperdasus, tentang Pemilihan Anggota MRP periode 2010-2015 bukanlah hal yang mudah karena sebagian besar masyarakat di Tanah Papua menghendaki adanya 1 (Satu) MRP untuk 2 (dia) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Di tahun tahun yang akan datang, bukan tak mungkin akam makin menguat aspirasi masyarakat khususnya orang asli Papua bahwa walaupun ada berapa banyak Provinsi yang terbentuk di Tanah Papua, lembaga MRP tetap hanya satu yang mengayomi, memperjuangkan dan menjaga serta melindungi hak hak orang asli Papua. Disisi lain telah terjadi pemekaran kabupaten/kota diseluruh Tanah Papua yang akan turut mempengaruhi proses rekrutmen calon anggota MRP.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP mengutarakan pembahasan dan penetapan Raperdasus dan Raperdasi ini sangat diperlukan teristimewa Raperdasus tentang pemilihan anggota MRP periode 2010-2015 mengingat masa pengabdian anggota MRP telah berakhir pada Oktober 2010, dan diperpanjang sampai dengan akhir Januari 2011.Disamping itu, lanjutnya, melalui penetapan Raperdasus dan Raperdasi yang akan dilakukan oleh DPRP diharapkan agar Pemprov Papua bersama KPU Provinsi Papua dapat mempersiapkan langkah langkah yang menyeluruh guna pelaksanaan pemilihan anggota MRP yang dijadwalkan sesuai alokasi waktu yang tersedia. (mdc/don/03)
Langganan:
Postingan (Atom)